September 2014 - GP3PB News | Women's Liberation Movement West Papua (GP3PB)

Referendum di Skotlandia, Selanjutnya West Papua?

<h2 class="post-title entry-title">
<a href="http://www.umaginews.com/2014/09/referendum-di-skotlandia-selanjutnya.html">
Referendum di Skotlandia, Selanjutnya West Papua?
</a>
</h2>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkxiqNchSU-cV7CekUk1qG7kT-v7A1GUHUqIyjQQIhEsi3kedMJyKpeS-xV-tvkNg-P7KsZWvOZ0g94cHiIAg_2YCTxDsp_fHMjB4gjTKgkD6FEvBbGAVtZzcyJ_Hr8ZEoSj5pKpas5nLC/s1600/20140716_004555.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkxiqNchSU-cV7CekUk1qG7kT-v7A1GUHUqIyjQQIhEsi3kedMJyKpeS-xV-tvkNg-P7KsZWvOZ0g94cHiIAg_2YCTxDsp_fHMjB4gjTKgkD6FEvBbGAVtZzcyJ_Hr8ZEoSj5pKpas5nLC/s1600/20140716_004555.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix1XsOZO7wmMmcjNtoMux15oVFt5wbYef0BSiSzpdIDnXPfLkhTFYkZ5mfwEd3TK9vdiJEEGsWwkn80RwcshKNO_MKEILNgOxkgkYzam3pd8hI1L9qYIU6o4gV8yDeBl0gOSn6zzAXn3Ta/s1600/111111111111.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix1XsOZO7wmMmcjNtoMux15oVFt5wbYef0BSiSzpdIDnXPfLkhTFYkZ5mfwEd3TK9vdiJEEGsWwkn80RwcshKNO_MKEILNgOxkgkYzam3pd8hI1L9qYIU6o4gV8yDeBl0gOSn6zzAXn3Ta/s1600/111111111111.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="background-color: white; line-height: 15.3599996566772px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.3599996566772px;">Tanggal 18 September 2014, referendum bagi Skotlandia akan berlangsung. Rakyat Skotlandia secara damai akan me</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.3599996566772px;">nentukan apakah tetap bergabung dengan Inggris atau memisahkan diri (merdeka) sebagai sebuah negara.</span></div>
<div class="text_exposed_show" style="background-color: white; display: inline; line-height: 15.3599996566772px;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"></span><br />
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;">Sejak 
Indonesia anekasi West Papua tahun 1962, dan merampas hak penentuan 
nasib sendiri melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, 
bangsa Papua di teritori West Papua terus menerus menuntut Indonesia 
agar menyelesaikan persoalan West Papua melalui referendum yang fair, 
damai dan final.</span></div>
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;">
</span>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;">Mekanisme 
referendum adalah satu-satunya cara universal yang diakui dan dipakai 
dalam praktek penentuan nasib sendiri bagi suatu wilayah konflik.</span></div>
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;">
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Pemerintah Indonesia, dan berbagai kelompok ultra-nasionalis di 
Indonesia masih beranggapan bahwa tuntutan referendum adalah 
separatisme.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Mereka menolak referendum sebagai cara damai dan bermarbat yang harusnya diakui sebagai opsi tengah dari sebuah konflik.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Indonesia barangkali lebih menginginkan orang Papua di atas teritori 
West Papua terus berdarah atas sebuah tuntutan damai yang ditawarkan.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Referendum di Skotlandia adalah contoh penyelesaian damai yang disepakati dan diakui oleh Pemerintah dan Parlemen Skotlandia.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Sejak Perang Dunia II usai, Inggris sebagai negara kolonial tertua sudah
 banyak mempraktekkan cara penyelesaian damai di berbagai wilayah 
jajahannya.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Indonesia sebagai negara kolonial bagi West Papua, sudah semestinya 
menanggapi tuntutan referendum yang ditawarkan oleh rakyat Papua dengan 
cara-cara yang damai pula.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Tidak seperti pelaksanaan referendum yang berdarah di Timor Timur (Timor
 Leste), tidak seperti pelaksanaan Pepera 1969 di Papua yang penuh 
dengan pemaksaan dan rekayasa dibawah todongan senjara militer 
Indonesia.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Lord Avebury, anggota Parlemen Tinggi Inggris dalam debat di Parlemen 
Tinggi Inggris pada tanggal 24 Juli 2014 lalu telah mengajak Indonesia 
untuk belajar bagaimana Inggris mengadakan referendum di Skotlandia.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
“Saya berharap Perdana Menteri mengundang Presiden SBY untuk mengunjungi
 Inggris pada bulan September tahun depan, sehingga ia dapat melihat 
bagaimana kita berurusan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri di 
negeri ini,” kata Lord Avebury.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Hak penentuan nasib sendiri (the right of self-determination) diakui PBB
 dan anggota PBB, termasuk Indonesia harus tunduk dan menghargainya 
sebagai kewajiban hukum dalam menanggapi tuntutan referendum di West 
Papua.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Indonesia tidak harus menggunakan alasan integritas teritorial dalam 
menolak referendum di Crimea-Ukraina, Kosovo, dan kini Skotlandia 
sebagai alasan untuk menutupi tuntutan referendum di West Papua.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Sebab, referendum sudah menjadi kebiasaan yang relevan bagi penyelesaian
 konflik-konflik di dunia. Bila 5,3 juta jiwa penduduk Skotlandia akan 
memilih secara terbuka dengan mekanisme one man one vote, Indonesia 
seharusnya malu karena pada Pepera tahun 1969, dari 800.000 jumlah 
penduduk Papua saat itu, hanya 1.025 orang saja yang dipaksa oleh 
militer Indonesia untuk memilih bergabung dengan Indonesia.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Sangat salah bila Pemerintah Indonesia masih menolak referendum West 
Papua dengan alasan integritas teritori Indonesia. Teritori yang mana, 
dan integritas yang mana?</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Sebab, Orang Papua, sebelum Indonesia datang menjajahnya, sudah hidup di
 atas integritas teritorinya sendiri tanpa Indonesia. Orang Papua 
menuntut Indonesia kembalikan integritasnya sebagai bangsa Papua, di 
teritori West Papua yang berhak menentukan nasibnya sendiri.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Perjuangan bangsa Papua untuk merdeka sendiri sudah ada sebelum 
Indonesia menginjakkan kakinya di atas tanah Papua. Itu adalah tindakan 
aneksasi (pencurian) hak milik teritori bangsa lain, yaitu bangsa Papua.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Tetapi, sekali lagi, karena Indonesia sudah rekayasa hak penentuan nasib
 sendiri melalui Pepera 1969, maka bangsa Papua menuntut segera 
melakukan referendum bagi bangsa Papua yang damai, fair dan final, sama 
seperti referendum di Skotlandia.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Itulah solusi tengah untuk menghindari korban berdarah yang terus 
menerus terjadi di atas tanah Papua. Referendum di Skotlandia menjadi 
pelajaran bagi West Papua, terutama Pemerintah Indonesia untuk segera 
mengambil praktek penentuan nasib sendiri melalui jalur referendum.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Indonesia dan aparatur negaranya di Papua segera berhenti dalam 
sandiwara Otsus Plus, Pemekaran, dan sebagainya, karena praksis tidak 
menyelesaikan persoalan dasar bangsa Papua, yakni hak penentuan nasib 
sendiri yang belum final.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Indonesia dan West Papua harus mengambil langkah penyelesaian melalui 
proses hukum dan politik. Proses hukum yakni menyelesaikan hukum tentang
 aneksasi hingga Pepera 1969 yang jelas-jelas melanggar hukum dan 
prinsip-prinsip Internasional.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Cara-cara politik dalam penyelesaian West Papua harus mengikuti proses 
Skotlandia, dimana adanya kemauan politik antara Parlemen Skotlandia dan
 Pemerintah Inggris.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Di West Papua, orang Papua telah memiliki Parlemen Rakyat sendiri, yakni
 Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai badan Politik perjuangan 
bangsa Papua. PNWP terdiri dari Parlemen-Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di
 seluruh wilayah West Papua.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
PNWP harus melakuan komunikasi politik dengan Pemerintah Indonesia dalam
 membicarakan tata cara penyelenggaraan hak penentuan nasib sendiri 
melalui referendum.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
<a href="https://www.facebook.com/victor.yeimo/posts/689125504497811?fref=nf" style="line-height: 15.3599996566772px;">Sumber:Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB)/(Fb:<span style="color: #3b5998; font-family: Helvetica, Arial, lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif;"><span style="cursor: pointer; font-size: 12px; line-height: 15.3599996566772px;"><b>Victor Yeimo</b></span></span>)</a></div>
</span></div>
<div id="featuredContent">
<div id="slideshow">
<div id="slideshowThumbs">
<ul><script>    
document.write(" <script src=\"/feeds/posts/default?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>");
</script> </ul>
</div>
<div class="post" id="slideshowContent">
<script>    
document.write(" <script src=\"/feeds/posts/default?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts1\"><\/script>");
</script></div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(function() {
$("#slideshowThumbs ul").tabs("#slideshowContent > div", {
effect: 'fade',
fadeOutSpeed: 1000,
rotate: true
}).slideshow({
clickable: true,
autoplay: true,
interval: 3000
});
});
</script>

Referendum di Skotlandia, Selanjutnya West Papua?

Referendum di Skotlandia, Selanjutnya West Papua? Tanggal 18 September 2014, referendum bagi Skotlandia akan berlangsung. Rakyat Skotlandia secara damai akan menentukan apakah tetap bergabung dengan Inggris atau memisahkan diri (merdeka) sebagai sebuah negara. Sejak Indonesia anekasi West Papua ta…