Mahasiswa IMIPA mengelar aksi nasional di sulaweisi utara

Mahasiswa IMIPA mengelar aksi nasional di sulaweisi utara

 OLEH:BOGOMOMAKA WIWI KEDEPA

mahasiswa/i imipa, mengelar aksi nasional di sulaweisi utara

Manado, BERJUANG TANPA BATAS--(15/08) tadi siang, Mahasiswa Papua yang  terorganisir oleh ikatan Mahasiswa Papua (IMIPA) dimanado, berdomisili dan menuntut ilmu di manado  provinsi sulut, menggelar Akis Nasional untuk Memperingati 52 Tahun Perjanjian New York/New York Agreement yang Ilegal dan MIPA menuntut Hak menentukan Nasib sendiri solusi Demokrasi Bagi Rakyat Papua.

Aksi ini di mulai dari Asrama cendrawasih sampai Depan kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi sulut,  dengan Pengawalan ketat Oleh TNI-POLRI Indonesia Ormas Intelejn pada hari ini 15 Agustus 2014.

Saat tiba di Gedung DPRD Sulut, Ketua Komisi 1 DPRD Sulut

Ujar”Jhon Dumais,yang juga sebagai ketua komisi 1 DPRD sulut,kepada WWW.BERJUANGTANPABATAS.COM “Saya menerima aspirasi dari saudara-saudari Papua namun kami berbeda ideologi dan saya sudah berjanji untuk tetap setia pada NKRI”, ujarnya

Selanjutnya” Ketua Komisi 1 DPRD Sulut juga mengatakan bahwa kemerdekaan itu harus  sebuah proses maka mahasiswa harus belajar sungguh-sungguh dan harus meningkatkan. “Kemerdekaan itu butuh proses maka saya berpesan agar mahasiswa belajar yang giat dan mebangun Tanah Air Papua.

Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreemnent) antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua. hal ini disampaikan oleh IMIPA ke media ini dengan Pernyataan Sikap aksi damai.

Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia.

Keadaan yang demikian ; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia. (MK/BTB)